POLEWALI MANDAR — Panitia Kongres Rakyat Balanipa 2026 resmi menggelar rapat perdana di Pesantren Darul Mahfudz Lekopaddis, Kabupaten Polewali Mandar, Ahad (15/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal konsolidasi untuk menghidupkan kembali perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa sebagai daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat yang dipimpin Ketua Kongres Farid Wajdi dan Sekretaris Dinar Faisal itu dihadiri unsur panitia, kelompok kerja, dan tokoh masyarakat. Forum tersebut menyepakati sejumlah agenda penting, termasuk tema kongres, target peserta, hingga strategi mobilisasi dukungan publik.

Tema kongres yang diusung adalah “Meneguhkan Semangat Perjuangan Kabupaten Balanipa dalam Falsafah Pissungoo Potaq Pittamaoq Randang.” Panitia menargetkan 2.000 hingga 3.000 peserta hadir dalam kegiatan yang direncanakan berlangsung di Pesantren Darul Mahfudz Lekopaddis dengan format pertemuan akbar masyarakat atau Allewuang Lekopaddis 2026.

Selain itu, panitia juga merencanakan pelibatan berbagai tokoh penting sebagai pembicara, di antaranya perwakilan KAPP Balanipa, pemerintah daerah, hingga tokoh nasional seperti Farid Saenong dan Muhammad Zain.

Perjuangan Panjang Sejak 18 Tahun Lalu

Upaya pembentukan Kabupaten Balanipa telah berlangsung sekitar 18 tahun sejak Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Balanipa terbentuk. Selama periode tersebut, berbagai persyaratan administratif telah dipenuhi, mulai dari kajian akademik, peta wilayah, hingga dukungan resmi dari DPRD Polewali Mandar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta aspirasi masyarakat.

Delegasi perjuangan yang dipimpin antara lain oleh Mujirin M Yamin dan didukung tokoh seperti almarhum Syamsuddin Idris serta Yakobus Mayopadang, juga telah melakukan audiensi dengan pemerintah pusat. Mereka bahkan sempat bertemu Menteri Dalam Negeri saat itu, Tjahjo Kumolo, serta mempresentasikan usulan tersebut di hadapan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.

Perjuangan tersebut juga mendapat perhatian sejumlah anggota parlemen asal Sulawesi Barat, seperti Hendra Singkarru, Salim S Mengga, dan Enny Anwar. Bahkan Wakil Ketua DPR RI saat itu, Fachri Hamzah, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi tersebut.

Secara administratif, usulan pembentukan Kabupaten Balanipa disebut telah mencapai tahap lanjut dan hampir memasuki pembahasan paripurna DPR RI. Namun, kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat menjadi kendala utama hingga saat ini.

Konsolidasi dan Penguatan Dukungan

Melalui Kongres Rakyat Balanipa 2026, panitia berharap dapat memperbarui semangat perjuangan dan memperkuat dukungan masyarakat. Panitia juga membentuk tim penggalangan dana dan mendorong partisipasi publik melalui media sosial dan portal informasi yang dikelola oleh Ridwan Alimuddin.

Panitia menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa merupakan aspirasi kolektif masyarakat yang diharapkan dapat terus diwariskan dan diperjuangkan hingga terwujud.

“Kongres ini bukan sekadar pertemuan, tetapi momentum untuk mengikat kembali semangat dan tekad masyarakat Balanipa dalam memperjuangkan daerah otonom baru,” demikian kesimpulan rapat panitia.

Kongres Rakyat Balanipa 2026 diharapkan menjadi tonggak baru dalam melanjutkan perjuangan panjang menuju terbentuknya Kabupaten Balanipa.