Penulis: Dr. H. Farid Wajdi, M.Pd
(Staf Ahli Gubernur Sulbar Bidang Ekbang)

Dalam diskursus tata kelola pemerintahan modern, konsep good governance, meritokrasi, dan kepemimpinan etis kerap diposisikan sebagai produk pemikiran kontemporer yang lahir dari tradisi Barat. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, masyarakat lokal di Nusantara—khususnya Mandar di Sulawesi Barat—telah lama memiliki kerangka filosofis yang tidak hanya setara, tetapi dalam banyak hal justru lebih integratif.

Salah satu representasi paling utuh dari tradisi tersebut adalah figur Todilaling (Imanyambungi), raja Balanipa abad ke-15 yang tidak hanya memimpin secara politik, tetapi juga meletakkan dasar epistemologis dan etis bagi kepemimpinan.

Pesan filosofis Todilaling yang disampaikan menjelang akhir kepemimpinannya di hadapan Hadat Balanipa—yang terdiri dari empat pappuangan sebagai representasi rakyat—mengandung konstruksi normatif yang kuat:

“damuannai dai di peuluang mau anaqu, mau appou muaq massuqi ‘pulu-pulunna’, matodor kerona, iyamotu’u itingo namaruppu-ruppuq paqbanua.”

Pernyataan ini, jika dibaca secara hermeneutik, tidak sekadar pesan moral, tetapi juga sebuah political ontology—penegasan tentang hakikat kepemimpinan itu sendiri.

Konsep “‘pulu-pulu’” dalam pesan tersebut dapat dipahami sebagai sintesis antara rasionalitas, kapasitas intelektual, integritas, dan kemampuan kepemimpinan. Dalam perspektif politik modern, ini sejalan dengan gagasan meritokrasi, namun dengan cakupan yang lebih luas. Jika meritokrasi modern cenderung menekankan kompetensi teknokratis, maka “‘pulu-pulu’” juga mencakup dimensi moral dan sosial. Dengan kata lain, Todilaling tidak hanya menuntut pemimpin yang cerdas, tetapi juga yang bernilai.

Di sisi lain, konsep matoqdor kero-kerona menghadirkan dimensi etika yang bersifat performatif. Adab dalam pengertian ini tidak berhenti pada norma kesopanan, melainkan mencerminkan kesadaran seorang pemimpin terhadap posisi dan tanggung jawabnya. Dalam konteks lokal Mandar, adab yang dikenal sebagai “‘malumu kedzo’” menjadi mekanisme kontrol sosial yang memastikan kekuasaan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Jika kedua konsep ini—“‘pulu-pulu’” dan “‘malumu kedzo’”—dibaca secara dialektis, maka tampak bahwa Todilaling menawarkan model kepemimpinan yang integratif: rasional sekaligus etis. Hal ini menjadi menarik, sebab dalam praktik pemerintahan modern, kedua aspek ini justru kerap terpisah. Rasionalitas teknokratis sering berjalan tanpa etika, sementara moralitas kehilangan basis rasionalnya.

Lebih jauh, kepemimpinan Todilaling juga memperlihatkan dimensi strategis yang maju. Dalam perang melawan Tomakaka Passokkorang, ia tidak mengandalkan pendekatan koersif semata, melainkan memanfaatkan strategi intelijen yang cermat. Melalui jaringan informan, termasuk mitra strategisnya Maraqdia Kamandeq, Todilaling mampu memetakan kelemahan lawan secara detail.

Taktik penyebaran koin emas pada batang pohon kaktus—yang menjadi benteng pertahanan lawan—bukan hanya bentuk kecerdikan, tetapi juga refleksi pemahaman mendalam terhadap psikologi sosial masyarakat (sebagaimana dituturkan H. Borahima, Tomawuweng Samasundu, 1992). Strategi ini mengingatkan pada prinsip-prinsip klasik dalam The Art of War, khususnya terkait pentingnya intelijen dan manipulasi persepsi. Namun, dalam konteks Todilaling, strategi tersebut tidak semata untuk dominasi, melainkan untuk stabilitas dan konsolidasi politik.

Dimensi lain yang tak kalah penting adalah model distribusi otoritas yang ia terapkan. Todilaling tidak memusatkan seluruh kekuasaan pada dirinya, melainkan membagi peran antara dimensi intelektual dan moral. Ia menjadi teladan dalam hal intelektualitas, sementara urusan adab dan nilai etik dipercayakan kepada Puang Dipoyosang sebagai ketua dewan adat.

Model ini menunjukkan adanya diferensiasi institusional antara kekuasaan politik dan otoritas moral—sebuah bentuk awal dari mekanisme checks and balances. Kekuasaan tidak berdiri sendiri, tetapi dikontrol oleh norma dan institusi sosial.

Konteks sosial-politik kepemimpinan Todilaling juga tidak terlepas dari struktur konfederatif Mandar: Pitu Ulunna Salu dan Pitu Baqbana Binanga. Dua entitas ini mencerminkan keseimbangan antara wilayah hulu dan hilir, antara kekuatan agraris dan maritim, serta antara otoritas lokal dan kolektif. Dalam sistem ini, kepemimpinan tidak bersifat absolut, melainkan berbasis konsensus dan legitimasi sosial.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: sejauh mana prinsip-prinsip tersebut masih hidup dalam praktik pemerintahan hari ini? Realitas menunjukkan adanya disfungsi antara idealitas dan praktik. Rekrutmen kepemimpinan kerap tidak berbasis pada “‘pulu-pulu’”, melainkan pada kalkulasi politik jangka pendek. Sementara itu, dimensi adab cenderung tereduksi menjadi formalitas seremonial, bukan sebagai fondasi etik dalam pengambilan keputusan.

Padahal, tantangan pemerintahan modern—mulai dari kompleksitas kebijakan publik hingga krisis kepercayaan masyarakat—menuntut model kepemimpinan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kedalaman moral. Dalam konteks ini, kepemimpinan Todilaling menawarkan alternatif yang relevan: integrasi antara rasionalitas, etika, dan strategi.

Reaktualisasi nilai-nilai tersebut bukanlah romantisasi masa lalu, melainkan upaya membangun sintesis antara kearifan lokal dan tuntutan modernitas. Kepemimpinan yang berakar sekaligus adaptif harus mampu menghidupkan kembali “‘pulu-pulu’” sebagai basis rasionalitas, serta “‘matoqdor kero-kerona’” atau “‘malumu kedzo’” sebagai fondasi etik.

Pada titik ini, Todilaling tidak lagi sekadar figur historis, melainkan sebuah paradigma. Ia merepresentasikan kemungkinan bahwa kepemimpinan yang cerdas, beradab, dan strategis bukanlah utopia, melainkan sesuatu yang pernah hadir dalam sejarah.

Masa depan pengelolaan pemerintahan tidak harus dicari jauh ke luar. Ia telah tertanam dalam memori kolektif masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana mengangkat kembali nilai-nilai tersebut—bukan sebagai simbol, tetapi sebagai praksis. Dengan bertumpu pada “‘pulu-pulu’” (kapasitas intelektual dan keberanian) serta “‘malumu kedzo’” (kerendahan hati dan adab), Todilaling telah membuktikan kemampuannya mentransformasi organisasi dalam format kerajaan dan meletakkan dasar kepemimpinan yang efektif di Balanipa pada abad ke-15.