Penulis: Dr. H. Farid Wajdi, M.Pd. (Ketua Kongres Rakyat Balanipa)

Di abad ke-15, berdiri sebuah kerajaan di pesisir barat Sulawesi yang bernama Balanipa. Kelahiran kerajaan ini dilatarbelakangi oleh kecemasan dan rasa takut terhadap ancaman aneksasi wilayah serta teror yang tidak berkesudahan yang dilakukan para Tomakaka yang berada di perbatasan mereka. Kekhawatiran ini semakin hari semakin membesar; ketidakmampuan menghalau tekanan yang datang menjadi masalah tersendiri di kalangan mereka. Apa jadinya jika esok atau lusa terjadi penyerangan, masuk ke kampung, merampas harta benda dan nyawa penduduk?

Bayangan-bayangan seperti itulah yang memaksa para pappuangan Napo, Samasundu, Todang-Todang, dan Mosso bertemu untuk menghilangkan rasa was-was dan ketakutan mereka, serta memikirkan cara bertahan dan melawan. Mampukah mereka melawan, dan bagaimana caranya? Pemikiran itu bergayut kuat di benak para tomakaka ketika tiba agenda membahas isu terkini: bagaimana keluar dari tekanan dan serangan kerajaan di bagian Timur yang ambisius menguasai wilayah tetangga.

Ambisi Pasokkorang yang ingin mendominasi membuat eskalasi di kawasan semakin menegang dan dinilai sudah semakin parah mengganggu ketenangan keempat wilayah pappuangan ini. Karena itu, harus segera dicari jalan keluar agar terhindar dari situasi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Mereka tiba pada dua kesepakatan. Pertama, melakukan penyatuan wilayah — unifikasi keempat pappuangan dilebur menjadi satu agar menjadi besar dan kuat, disatukan dalam satu negeri yang bernama Balanipa. Kedua, mencari figur pemimpin (Maraqdia) yang kuat, mampu, dan cakap, serta menguasai taktik, strategi, dan pengalaman dalam peperangan.

Kriteria pemimpin yang memiliki kemampuan tersebut mengarah pada satu nama, yaitu Imanyambungi, anak pappuangan Napo, yang pernah memimpin armada perang Kerajaan Gowa. Ia memiliki reputasi tinggi dalam menggerakkan perlawanan dan memenangkan setiap pertempuran, termasuk menaklukkan wilayah-wilayah yang dianggap berseberangan dengan Kerajaan Gowa.

Usai berembuk, mereka sepakat menunjuk Pappuangan Mosso sebagai ketua delegasi ke Gowa. Tugasnya hanya satu: menemui Sombaiyya Ri Gowa ke-9, Karaeng Tumaparissiq Kallonna, untuk meminta agar mereka dapat membawa pulang Imanyambungi ke Napo sebagai pemimpin yang mampu mengatasi gangguan keamanan yang cukup menyengsarakan rakyat.

Delegasi berhasil memboyong Imanyambungi pulang ke tanah Napo, dan oleh keempat pappuangan ia disepakati diangkat menjadi pemimpin Balanipa. Kepadanya diberikan mandat besar untuk mengorganisasi kekuatan, mengatur strategi pengelolaan sumber daya, guna merespons dan menghentikan tekanan serta dominasi Pasokkorang terhadap Balanipa.

Kehendak rakyat melalui pappuangan (adat) telah memandatkan kekuasaan pemerintahan yang sangat besar kepada Todilaling: “Lappar lapparmu, sasiq saiqmu, buttu buttummu, tau tauqmu” — semua tanah yang terhampar, semua perbukitan dan pegunungan, lautan yang membentang, serta rakyat yang hidup di wilayah ini berada di bawah kekuasaanmu.

Bukan hanya itu, loyalitas rakyat kepada raja melalui adat juga ditunjukkan dengan sumpah bahwa Maraqdia itu adalah angin, sedangkan adat itu adalah daun pohon; Maraqdia itu adalah jarum, sedangkan adat itu adalah benang. Ke mana jarum bergerak, benang pun mengikuti; ke mana angin berhembus, di situ daun bergerak, dan daun hanya bisa bergoyang jika ada angin yang menghembuskannya. Hal ini menggambarkan betapa kuatnya relasi kuasa yang dimiliki Maraqdia terhadap negeri.

Transformasi Pappuangan ke Arajang Balanipa

Kedatangan Imanyambungi kembali ke Napo dari Gowa — yang kemudian digelari Todilaling — telah melakukan transformasi pemerintahan yang signifikan pengaruhnya terhadap konsep pemerintahan saat itu. Sebuah kerajaan dibentuk, raja diberi kuasa yang luas dan besar, namun ia takluk pada kehendak rakyat melalui dewan pappuangan, terutama keempat pappuangan tersebut. Sehebat apa pun, sekuasa apa pun seorang Maraqdia, jika adat menginginkan ia turun, maka berhentilah ia menjadi Maraqdia.

Di sisi lain, sebagai Maraqdia ia membawahi adat. Inilah yang membuat pemerintahan Balanipa begitu unik: bila dewan adat — yang notabene merupakan bawahan Maraqdia — bersepakat menarik mandatnya, maka saat itu pula Maraqdia berhenti. Oleh kuasa adat, Maraqdia diganti dengan sosok yang setara, yang biasanya diambil dari kalangan anak pattola payung.

Dalam sejarah pemerintahan Balanipa, kejadian raja diberhentikan oleh adat, diganti di tengah jalan, dikeluarkan lalu dilantik kembali, bukan hanya terjadi sekali. Hal ini terlihat pada Daeng Mabani, Raja Balanipa ke-11, ke-13, dan ke-17 — tiga kali dilantik menjadi raja. Kemudian anaknya, Daeng Mabani Tomatindo di Baruganna, dua kali dilantik menjadi raja. Demikian pula Panggandang dua kali, serta Tomelloli Mandawari tiga kali dilantik menjadi Raja Balanipa.

Mungkin itulah pula alasannya mengapa istana kerajaan Balanipa tidak pernah terbangun secara permanen — karena raja tidak absolut kekuasaannya, sebab ia bisa diberhentikan di tengah jalan oleh dewan adat, sementara dewan adat ini, di satu sisi merupakan bawahan atau pelaksana kebijakan Maraqdia, namun di sisi lain mampu melucuti kekuasaan Maraqdia.

Di sinilah letak keunikan pemerintahan Balanipa: kekuasaan raja diberikan oleh dewan adat, pengangkatan dewan adat berdasarkan kesepakatan rakyat, dan suara dewan adat adalah suara rakyat satu negeri. Bila negeri sudah tidak menghendaki seseorang untuk lanjut menjadi raja, maka dewan adat menarik mandat yang melekat pada raja tersebut.

Puang Dipoyosang, yang merupakan ketua dewan adat dari Appeq Banua Kayyang, dan Imanyambungi sebagai raja, melakukan perjanjian asitalliang yang mengikat keduanya dalam menjalankan pemerintahan Balanipa. Sebagai Maraqdia pertama, Todilaling patuh mendengarkan apa yang dikatakan oleh Puang Dipoyosang sebagai ketua adat, dan segala yang dikatakan oleh adat dilaksanakan oleh Todilaling. Keberhasilan Maraqdia menjalankan pemerintahannya sangat bergantung pada Puang Dipoyosang sebagai representasi dewan adat. Hal ini tergambar dalam bunyi asitalliang keduanya:

“Upakayyang oo Todilaling, mupakaraya, mandondong dua mbongi anna marattas rattas uwake, maruppu ruppu batu, uwalai membali akayyangannu” — artinya: Puang Dipoyosang berkata, “Saya angkat engkau, Todilaling, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Maraqdia). Akan tetapi, kamu harus menghormati saya sebagai pemegang kehendak rakyat. Di masa yang akan datang, manakala engkau memutuskan sendi-sendi adat dan menghancurkan aturan kebiasaan adat, maka saya akan mencabut kembali kebesaran yang telah diberikan kepadamu.” Dari proses ini, tergambarlah keunikan Kerajaan Balanipa: rakyat memberi kuasa kepada dewan adat sebagai representasi kehendak rakyat, dan atas dasar representasi itu dewan adat melantik Maraqdia sebagai eksekutor pemerintahan, lalu dewan adat menjadi pembantu Maraqdia dalam mewujudkan misi pemerintahannya. Namun dewan yang sama pula yang dapat mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Maraqdia. Begitu cerdasnya para leluhur Balanipa membangun pemerintahannya — kehendak rakyat terwujud dalam adat, kehendak adat terwujud dalam kepemimpinan pemerintahan.