Pembentukan Kabupaten Balanipa bukanlah sekadar ambisi politik atau keinginan pemekaran wilayah biasa, melainkan sebuah tuntutan logis dan historis yang didukung oleh data empiris yang kuat. Berdasarkan sumber-sumber sejarah, riset kebijakan, dan data statistik terbaru, berikut adalah argumen mendasar mengapa Kabupaten Balanipa sangat layak untuk segera disahkan:

1. Pemulihan Marwah dan Identitas Sejarah yang Besar

Balanipa secara historis adalah jantung peradaban Mandar yang menyandang status sebagai Ama (Bapak) atau pemimpin dalam persekutuan Pitu Baqbana Binanga (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai). Sebagai wilayah yang sudah eksis sejak abad ke-9, Balanipa memiliki akar kepemimpinan, hukum adat (Adaq), dan struktur pemerintahan yang sangat mapan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Perjuangan pembentukan kabupaten ini adalah upaya suci untuk mengembalikan identitas sejarah tersebut ke dalam bingkai administratif modern, memastikan bahwa warisan luhur para leluhur seperti Todilaling dan Ibu Agung Andi Depu memiliki wadah yang mandiri untuk lestari.

2. Urgency Pelayanan Publik dan Efisiensi Rentang Kendali

Saat ini, luasnya wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang mencakup 16 kecamatan membuat koordinasi pembangunan dan pelayanan publik menjadi tidak maksimal. Masyarakat di kecamatan terpencil seperti Tubbi Taramanu (Tutar) dan Alu seringkali mengalami kendala besar dalam mengakses layanan administrasi dan kesehatan di pusat kabupaten karena jarak yang sangat jauh dan biaya transportasi yang tinggi. Jarak tempuh dari wilayah-wilayah pesisir dan pegunungan Balanipa ke ibu kota kabupaten saat ini seringkali memerlukan waktu lebih dari satu hari untuk penyelesaian urusan birokrasi, yang menghambat produktivitas warga. Pembentukan kabupaten baru akan memangkas rentang kendali pemerintahan, mendekatkan negara kepada rakyat, dan memastikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

3. Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Bahari dan Agraris

Balanipa memiliki modalitas ekonomi yang lebih dari cukup untuk berdiri sebagai daerah otonom yang mandiri. Sektor perikanan merupakan kekuatan utama, di mana Kecamatan Balanipa mencatatkan produksi perikanan tangkap laut terbesar mencapai 7.812,56 ton per tahun, didukung oleh ribuan rumah tangga nelayan yang menguasai tradisi Motangnga. Di sektor agraris, wilayah calon kabupaten ini adalah lumbung utama kakao, dengan Kecamatan Tubbi Taramanu menghasilkan lebih dari 5.500 ton per tahun, serta komoditas unggulan lain seperti kelapa, kopi, dan tanaman pangan yang stabil. Dengan pengelolaan mandiri, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan akan meningkat signifikan melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal ini.

4. Kesiapan Administratif dan Dukungan Politik yang Solid

Secara yuridis dan administratif, prosedur pembentukan Kabupaten Balanipa telah dinyatakan layak dan mencapai batas minimal skor penilaian dalam pengkajian teknis. Seluruh persyaratan fisik kewilayahan, cakupan kecamatan (7 kecamatan), dan kesepakatan mengenai lokasi ibu kota di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, telah terpenuhi melalui proses demokrasi yang dinamis. Selain itu, dukungan politik telah bersifat bulat, mulai dari persetujuan DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Bupati, hingga Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Satu-satunya penghalang saat ini hanyalah moratorium nasional yang belum dicabut oleh pemerintah pusat, meskipun semua aspek kelayakan daerah telah teruji secara objektif.

Dengan segala keunggulan sejarah, kekayaan alam, dan kesiapan administratif tersebut, Kabupaten Balanipa bukan hanya layak, tetapi merupakan sebuah keharusan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Mandar.