Oleh: DR. Farid Wajdi, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Barat

Langkah awal Salim di politik praktis dimulai dengan bergabung bersama Partai Demokrat. Ia berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Barat untuk periode 2009-2014 dengan perolehan suara tertinggi di provinsinya, yakni 50.354 suara. Keberhasilan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh figur personal Salim yang melampaui sekadar mesin partai.

Di Senayan, ia ditempatkan di Komisi I, posisi yang sangat strategis bagi seorang mantan jenderal karena membidangi isu-isu pertahanan, intelijen, luar negeri, dan informasi. Ia kembali terpilih untuk periode 2014-2019, namun pada tahun 2016 ia memutuskan untuk mengundurkan diri demi mengikuti pemilihan Gubernur Sulawesi Barat. Pengunduran diri ini mencerminkan tekadnya untuk fokus membangun daerah asalnya melalui jalur eksekutif, meskipun ia harus meninggalkan kenyamanan kursi parlemen nasional.

Perjalanan Salim menuju kursi eksekutif di Sulawesi Barat dipenuhi dengan tantangan. Ia tercatat sebagai tokoh yang paling gigih menawarkan visi pembangunannya melalui berbagai ajang pemilihan. Meskipun berkali-kali belum beruntung, Salim tidak pernah kehilangan martabatnya sebagai seorang ksatria. Ia tetap menunjukkan sikap rendah hati dan menerima hasil dengan lapang dada, sebuah kualitas kepemimpinan yang ia warisi dari ayahnya.

Kemenangan politik yang manis akhirnya diraih pada Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Barat tahun 2024. Salim S. Mengga maju sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi Suhardi Duka (SDK). Pasangan ini memenangkan suara mayoritas sebesar 46,18% (337.512 suara) dan resmi dilantik pada 20 Februari 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Saat dilantik, Salim tercatat sebagai Wakil Gubernur tertua di Indonesia dengan usia lebih dari 73 tahun. Namun, usia bukanlah penghalang baginya untuk terus mengabdi. Kehadirannya di pemerintahan provinsi diharapkan membawa stabilitas dan inspirasi bagi pembangunan Sulawesi Barat. Sayangnya, pengabdian ini harus terhenti lebih awal karena beliau berpulang kurang dari satu tahun setelah menjabat.

Kepergian Salim S. Mengga memicu duka mendalam yang melintasi berbagai ruang dan generasi. Salah satu refleksi yang paling kuat dan tajam mengenai integritas beliau datang dari Yacobus K Mayong, seorang inisiator pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sebuah tulisan yang bukan sekadar obituari, melainkan kesaksian batin, Yacobus menggambarkan sang Jenderal sebagai sosok yang berdiri tegak di tengah godaan pragmatisme.

Yacobus mengutarakan sebuah kalimat yang sangat mendalam: “Konsistensi itu sangat mahal. Pragmatisme selalu menemukan alasan”. Kalimat ini menjadi ringkasan yang paling akurat bagi jalan hidup Salim S. Mengga. Bagi beliau, konsistensi untuk tetap jujur adalah sebuah harga mati, meskipun berbohong atau mencari jalan pintas politik mungkin terasa lebih mudah dan memberikan keuntungan instan.

Sebaliknya, pragmatisme politik sering kali pandai mencari pembenaran untuk melunakkan prinsip-prinsip moral demi kepentingan situasional. Jenderal Salim memilih jalur yang sebaliknya; ia tidak memberikan ruang bagi kompromi nilai, bahkan sekadar “setipis benang pun”. Kejujuran baginya bukan sekadar pilihan sikap, melainkan jati diri yang ia jaga dengan setia hingga akhir hayat.

Kehadiran Salim S. Mengga di ruang publik selama bertahun-tahun telah menjelma menjadi sebuah standar moral. Kepergiannya meninggalkan sebuah “cermin” bagi rakyat dan rekan-rekannya di dunia politik. Cermin tersebut mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat personal kepada siapa pun yang melihatnya: apakah sosok diri dalam cermin itu masih setia pada kejujuran, atau justru sedang sibuk mencari alasan-alasan pragmatis untuk menutupi ketidakkonsistenan prinsip.

Di tengah zaman yang kerap merayakan keberhasilan tanpa etika, kerajinan tanpa kejujuran, dan keluwesan tanpa prinsip, sosok Salim S. Mengga hadir sebagai pengingat bahwa integritas mungkin tidak selalu memberikan keuntungan materi yang berlimpah, tetapi integritas selalu memberikan kemuliaan. Inilah warisan terbesar beliau yang jauh melampaui segala gelar militer dan jabatan politik yang pernah ia sandang.

Mayjen TNI (Purn) Salim Sayyid Mengga telah menuntaskan perjalanan hidupnya dengan garis yang lurus. Dari barak kavaleri yang penuh kedisiplinan hingga ke panggung politik yang penuh gejolak, ia membuktikan bahwa marwah kejujuran dan integritas dapat tetap dijaga. Kematiannya di usia 74 tahun dan pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer adalah penghormatan tertinggi dari negara bagi seorang prajurit dan negarawan yang telah mewakafkan hidupnya untuk rakyat.

Warisan nilai-nilai “Tarrare di allo tammatindo di bongi” dari leluhur Mandar tidak hanya ia simpan sendiri, melainkan ia transformasikan menjadi keteladanan nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat. Sosoknya yang karismatik, tegas, namun rendah hati akan selalu dikenang sebagai standar emas kepemimpinan di tanah Mandar.

Kini, tugas bagi generasi penerus adalah tidak sekadar mengenang jasanya, tetapi melanjutkan teladannya dalam kehidupan sehari-hari. Cermin integritas yang ditinggalkan Jenderal Salim S. Mengga harus tetap dijaga agar tidak retak, sehingga setiap anak bangsa di Sulawesi Barat dapat terus memeriksa dirinya apakah mereka masih berjalan di atas rel kejujuran yang sama. Dengan demikian, semangat perjuangan yang dimulai oleh Haji Said Mengga dan disempurnakan oleh Salim Sayyid Mengga akan terus hidup dan menerangi jalan pembangunan di Bumi Manakarra dan Tanah Mandar tercinta.

Salim S. Mengga merupakan salah satu figur yang paling vokal dalam mendukung terbentuknya Kabupaten Balanipa (pemekaran dari Polewali Mandar). Beliau menyampaikan bahwa pembentukan Kabupaten Balanipa bukan sekadar keinginan politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk mempercepat pelayanan publik. Beliau memandang wilayah Balanipa dan sekitarnya memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan di Polewali, sehingga pemekaran adalah solusinya.

Di sisi lain juga beliau realistis dan mengakui kendala utama bukan ada pada kesiapan daerah, melainkan kebijakan pemerintah pusat. “Pemerintah pusat harus melihat kasus Balanipa secara objektif karena merupakan aspirasi murni masyarakat dan sudah masuk dalam Ampres (Amanat Presiden) di masa lalu,” tutur beliau suatu waktu.

Sayangnya beliau meninggal di tengah perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa.